Pengelolaan Tenaga Sekuriti Sesuai dengan Persyaratan TACCP & VACCP

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan saat ini, persyaratan yang terkait dengan TACCP & VACCP menjadi persyaratan penting untuk memastikan Food Defense dijalankan dengan tepat. Penggunaan tenaga sekuriti pada perusahaan dan industri menjadi bagian penting dalam melakukan proses implementasi Food Defense.

Lalu bagaimana tenaga sekuriti berperan dalam pelaksanaan implementasi TACCP & VACCP? Berikut ini adalah kegiatan yang menjadi pendukung pada tenaga sekurit dalam menjalankan persyaratan TACCP & VACCP.

Implementasi TACCP & VACCP pada tenaga sekuriti dijalankan dengan melakukan proses penerapan yang terkait dengan persyaratan Food Defense. Lakukan pencarian referensi eksternal yang tepat untuk dapat menjalankan dan melakukan implementasi Food Defense di dalam perusahaan. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Mengimplementasikan Gluten Free Management System

Dalam penerapan persyaratan keamanan pangan, baik dengan skema sertifikasi FSSC ataupun BRCGS, salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah status deklarasi yang harus dikelola dengan tepat agar tidak menjadi permasalahan yang berhubungan dengan Food Fraud. Perusahaan yang mendeklarasikan dalam bentuk informasi/label yang terkait dengan Gluten Free Management System, wajib untuk mengimplementasikan sistem yang dimaksud. Berikut ini adalah detail yang terkait dengan implementasi dari Gluten Free Management System.

Perusahaan dapat menjalankan setiap tahapan yang sudah terjelaskan tersebut. Lakukan proses identifikasi dan pencarian referensi eksternal yang tepat untuk dapat mengimplementasikan Gluten Free Management System di dalam organisasi/perusahaan. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Manfaat Pra Audit BRCGS Versi 7 pada Industri Kemasan

Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan BRCGS Versi 7 untuk industri kemasan, adalah salah jenis sertifikasi yang berbasiskan GFSI (Global Food Safety Initiative). Proses sertifikasi ini sedikit berbeda dengan skema sertifikasi FSSC ataupun ISO 22000, yang dimana terdapat dua tahapan kegiatan audit, yaitu initial audit dan final audit untuk mendapatkan sertifikat. Pada skema BRCGS, proses audit dijalankan dalam kegiatan satu tahapan audit saja sehingga perusahaan diminta untuk mempersiapkan sertifikasi BRCGS,

Untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kesiapan yang dimaksud, perusahaan dapat menjalankan kegiatan pra audit sebagai bentuk proses evaluasi yang dapat dilakukan.

Hasil dari kegiatan pra audit kemudian diperiksa untuk melihat bahwa setiap temuan harus ditindaklanjuti sebagai upaya terkait dengan pemenuhan persyaratan yang ada. Untuk dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud, perusahaan dapat melakukan proses lanjutan untuk melakukan proses sertifikasi BRCGS pada sektor industri kemasan. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Merancang Desain Cleaning & Sanitasi Pada Jasa Katering

Pengelolaan usaha jasa katering harus mempertimbangkan pemenuhan yang berhubungan dengan cleaning dan sanitasi sesuai dengan persyaratan atas PRP (baik yang dipersyaratkan pada penetapan HACCP 1-1969 revisi 2022, ISO 22002:100:2025, serta persyaratan tambahan yang terkait dengan persyaratan ISO 22002-2:2025). Penetapan atas desain yang terkait dengan cleaning dan sanitasi yang terkait pada jasa katering.

Pelaku usaha jasa katering dalam pelaksanaannya, memastikan bahwa persyaratan yang terkait dengan cleaning & sanitasi tersebut berjalan dengan tepat. Berikut ini adalah tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat merancang desain cleaning & sanitasi pada jasa katering.

(1) Resiko

Desain cleaning dan sanitasi ditetapkan berbasiskan pada pendekatan resiko. Salah satu resiko yang menjadi perhatian utama adalah resiko terkait dengan bakteri baik yang pathogen maupun non pathogen. Mempertimbangkan pada faktor resiko ini, desain dan perencanaan cleaning dan sanitasi ditetapkan. Hal ini mempertimbangkan terkait dengan variabel biaya yang terkait dengan resiko yang ada.

(2) Rencana

Menyusun perencanaan dalam bentuk program cleaning dan sanitasi. Perencanaan ini terkait dengan dengan jumlah frekuensi dari proses cleaning dan sanitasi akan dilakukan. Penetapan atas rencana ini disesuaikan dengan resiko yang teranalisis. Dalam menyusun rencana dilakukan proses validasi yang berkaitan dengan referensi terkait dengan penanganan atas resiko yang dimaksud.

(3) Metode

Menetapkan jenis metode yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa penetapan atas proses pembersihan dan sanitasi dijalankan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Penggunaan metode dengan penggunaan bahan kimia dapat dipertimbangkan untuk menghilangkan potensi bakteri pathogen. Termasuk penggunaan terkait dengan pendekatan cleaning & sanitasi yang mempergunakan steaming.

(4) Pelatihan

Personel yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan cleaning & sanitasi dipastikan mendapatkan pelatihan yang tepat. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa personel terkait memiliki pemahaman atas cleaning dan sanitasi yang dimaksud. Pendekatan dijalankan secara teoritis dan praktek atas pelatihan yang dimaksud.

(5) Verifikasi

Melakukan pemeriksaan terkait dengan cleaning & sanitasi adalah untuk memastikan bahwa program kebersihan yang dilakukan adalah efektif. Menjalankan kegiatan verifikasi yang tepat dapat dilakukan dengan mempergunakan uji swab test yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keberadaan dari bakteri pathogen. Verifikasi ini dapat dilakukan setahun sekali sebagai bentuk pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan rutin dapat dilakukan dengan mempergunakan pemeriksaan visual.

(6) Limbah

Dalam pengolahan dan proses produksi produk katering, terdapat limbah yang harus dipastikan untuk dikelola dengan tepat untuk mencegah adanya potensi pencemaran. Pelaku jasa harus mempergunakan teknik pengolahan yang tepat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Mendesain cleaning dan sanitasi yang tepat dapat membantu pemastian jaminan keamanan pangan dijalankan dengan tepat. Lakukan proses pencarian referensi eksternal yang tepat terkait dengan pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Pangan. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Mempersiapkan Pengurusan SNI untuk Produk Pangan

Persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk pangan ditetapkan menjadi suatu kewajiban terkait dengan produk pangan. Untuk dapat memiliki SNI, industri penghasil produk pangan tersebut dipastikan untuk melakukan proses persiapan terkait dengan proses audit SNI.

Lalu bagaimana proses pengurusan SNI dapat dijalankan? Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh pengurusan untuk melakukan pengurusan SNI.

Proses persiapan terkait dengan audit SNI didahului untuk melakukan proses sertifikasi ISO 9001 terlebih dahulu. Ada baiknya pembuatan sistem ISO 9001 yang dijalankan oleh perusahaan dengan mempergunakan referensi eksternal yang tepat. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Tahapan Penyusunan FSSC Versi 7 pada Industri Pakan Ternak/ Produk Pangan Untuk Hewan

Daam menjalankan Sistem Manajemen Keamanan Pangan, FSSC Versi 7, persyaratan yang terkait dengan standar terbaru tidak hanya berlaku pada industri pangan, namun juga pada industri pakan ternak/produk pangan untuk hewan. Penerapan yang terkait dengan standar ini, dilakukan analisis sesuai dengan kategori produk, yaitu kategori produk D. Untuk dapat melakukan proses sertifikasi terkait dengan FSSC Versi 7, berikut ini adalah tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat dijalankan.

Dalam penerapan aplikasi FSSC Versi 7, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipastikan masuk ke dalam sistem standar yang dimaksud.

(1) ISO 22000:2018

Perusahaan melakukan proses kajian atas Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang dipersyaratan dalam ISO 22000:2018. Standar ini menjadi bagian penting yang mendasari pelaksanaan dari program FSSC Versi 7. Struktur dokumen serta persyaratan dipelajari untuk kemudian disusun dan diimplementasikan daam perusahaan.

(2) Codex Alimentarius CXC I-1969 versi 2022

Standar persyaratan terkait dengan Codex adalah proses mengadopsi yang berhubungan dengan HACCP di dalam industri pakan. Terdapat informasi yang terkait dengan pembahasan yang berhubungan dengan PRP serta atribut persyaratan lainnya yang terkait dengan penerapan HACCP.

(3) Persyaratan ISO 22002-100:2025 dan ISO 22002-6:2025

Standar persyaratan yang terkait dengan PRP (Pre Requsisite Program/ Program Persyaratan Dasar) yang terkait dengan standar teknis untuk produk pakan ternak/ produk pangan untuk hewan. Persyaratan ini secara detail menjelaskan seluruh standar persyaratan yang berhubungan dengan PRP.

(4) Persyaratan Tambahan FSSC

Di dalamnya terdapat informasi yang menjadi parameter tambahan yang diperlukan terkait dengan persyaratan industri pakan, termasuk di dalamnya adalah standar yang terkait dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu,Budaya Mutu dan Keamanan Pangan, serta persyaratan lainnya.

Menjalankan proses penyusunan FSSC Versi 7 dapat memberikan manfaat positif bagi industri pakan/ pangan untuk hewan dimana standar persyaratan ini dapat mendukung jaminan kualitas dan keamanan pangan kepada pelanggan, dapat menjadi pertimbangan untuk dapat memaksimalkan pengembangan bisnis dalam perusahaan. Penyusunan sistem dapat dijalankan oleh referensi eksternal yang tepat dan berpengalaman dalam penerapan yang terkait dengan FSSC Versi 7. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Mempersiapkan Audit HACCP untuk Sektor Katering

Penyedia jasa katering (food service) saat ini memiliki tantangan untuk dapat memenuhi standar keamanan pangan yang terkait dengan sektor katering. Untuk dapat memenuhi persyaratan terkait dengan keamanan pangan, salah satu hal yang dapat dijalankan adalah dengan menjalankan sertifikasi HACCP. Untuk dapat menjalankan proses sertifikasi HACCP, ada baiknya jasa katering yang dimaksud dapat menjalankan tahapan yang terkait dengan audit HACCP yang dimaksud.

Berkut ini adalah tahapan yang terkait dengan proses sertifikasi HACCP yang dapat dijalanka oleh pelaku dari sektor katering.

Untuk dapat memastikan bahwa persiapan telah sesuai dan memenuhi kesiapan dari pelaku katering dapat memnjalankan setiap tahapan yang disebutkan dalam diagram. Agar dapat memastikan bahwa seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, lakukan proses pencarian referensi eksternal yang tepat terkait dengan proses audit dan sertifikasi HACCP yang dimaksud. Penggunaan konsultan yang berpengalaman dalam memastikan bahwa standar persyaratan yang dimaksud terpenuhi. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Menjalankan TACCP yang Tepat

Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang berbasiskan GFSI (Global Food Saety Initiative), persyaratan yang terkait dengan TACCP (Threat Analysis Critical Control Point) adalah wajib untuk dijalankan, baik dalam bentuk dokumen maupun persyaratan yang berhubungan dengan implementasinya. Untuk dapat menjalankan TACCP yang tepat, berikut ini adalah beberapa tahapan yang dapat dijalankan oleh perusahaan.

Penerapan atas TACCP harus dipastikan mengikuti langkah-langkah yang dimaksud di atas. Penyusunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan referensi eksternal yang tepat. Dimana referensi yang dimaksud, menjadi bagian penting untuk dijalankan di dalam organisasi. Penggunaan konsultan yang tepat dan memahami alir proses penyusunan TACCP dapat membantu perusahaan dalam menyusun TACCP. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Membentuk Tim Keamanan Pangan yang Efektif

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan, membentuk tim keamanan pangan adalah salah satu persyaratan yang harus dimiliki dalam penerapan sistem. Untuk memastikan bahwa tim keamanan pangan tersebut memiliki fungsi yang efektif dalam melakukan proses pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Hal ini menjadi penting, mempertimbangkan bahwa implementasi dapat berjalan dengan tepat apabila tim keamanan pangan bekerja secara maksimal.

Untuk dapat membentuk tim keamanan pangan yang efektif, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dapat dijalankan oleh perusahaan.

Dengan melakukan tahapan yang dimaksud, perusahaan dapat memastikan bahwa kinerja atas keamanan pangan adalah kinerja tim dan bukan kinerja individu. Tim keamanan pangan adalah agen penggerak untuk dapat memastikan bahwa organisasi yang dimaksud mampu menjalankan Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang tepat. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Tahapan Menjalankan Sertifikasi Non GMO di Industri Pangan

Pemberian label Non GMO (Genetic Modified Organism) pada produk pangan menjadi suatu nilai tambah pada produk khususnya apabila akan dilakukan penjualan pada area Internasional dan pelanggan yang memiliki kepedulian atas produk Non GMO. Dalam memastikan bahwa produk yang dimaksud adalah Non GMO, perusahaan dapat melakukan verifikasi eksternal untuk kemudian mendapatkan label yang terkait dengan produk Non GMO.

Untuk dapat menjalankan tahapan yang terkait dengan sertifikasi Non GMO, berikut ini adalah tahapan yang dapat dijalankan untuk menjalankan proses sertifikasi Non GMO.

Untuk dapat melakukan proses persiapan verifikasi ini, perusahaan dapat mempergunakan referensi eksternal yang tepat untuk dapat memenuhi standar persyaratan yang terkait dengan Non GMO. Dengan melakukan sertifikasi verifikasi Non GMO, produk dapat lebih memiliki tingkatan kepercayaan oleh pelanggan yang tinggi. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)