Tahapan Mengimplementasikan Budaya Perusahaan

Penerapan atas budaya perusahaan terkadang tidak berjalan dengan efektif. Meksipun budaya dan nilai-nilai yang dikembangkan sangat bagus dan terkadang sempurna, namun tidak sedikit perusahaan menghadapi tantangan dalam menjalankan proses implementasinya. Proses pengaplikasian budaya dapat dijalankan dengan tahapan yang dapat dijelaskan dalam ilustrasi berikut.

Untuk dapat mengembangkan proses implementasi atas budaya, lakukan pencarian referensi eksternal yang tepat terkait dengan pelaksanaan budaya perusahaan. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Tahapan Pengembangan Internal Audit SOP

Standard Operating Procedure (SOP) dalam perusahaan dalam periode tertentu perlu untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dijalankan untuk melihat apakah sistem yang ada masih relevan dengan proses yang dijalankan oleh perusahaan, sistem tersebut masih efektif dalam mengendalikan proses, atau adanya perubahan dinamika organisasi yang membutuhkan pengembangan SOP.

Internal audit yang ditujukan untuk pengembangan SOP perlu untuk direncanakan dengan cermat, bagaimana proses tersebut dilakukan, berikut adalah ilustrasi tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Penggunaan referensi eksternal yang tepat, akan sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan Standard Operating Procedure yang dimiliki. Termasuk di dalamnya untuk kepentingkan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Memahami Peranan Konsultan Standard Operating Procedure

Organisasi dapat mengembangkan dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) secara mandiri, namun tidak sedikit yang mempergunakan konsultan. Peranan konsultan sendiri dalam proses penyusunan dan pengembangan SOP tidaklah sedikit, banyak peranan yang dijalankan oleh konsultan yang dapat teramati dalam ilustrasi sebagai berikut.

Untuk dapat mengembangkan sistem dalam perusahaan, lakukan proses pencarian referensi eksternal yang tepat dan berpengalaman. Penetapan sistem di dalam perusahaan sebaiknya dikelola dengan tim yang tepat. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Tahapan Penetapan Sistem Remunerasi pada Sektor Jasa

Organisasi yang bergerak di bidang jasa harus sangat memperhatikan sistem remunerasi yang tepat, hal ini mempertimbangkan bahwa sektor ini sangat tergantung kepada peranan Sumber Daya Manusia, baik itu yang terkait dengan produktifitas maupun kualitas. Pertimbangan ini yang menjadi bagian yang penting ketika melakukan proses pendesainan sistem remunerasi, termasuk di dalamnya adalah pemisahan untuk jabatan struktural dan fungsional dalam organisasi.

Berikut ini adalah tahapan yang terkait dengan penetapan sistem remunerasi pada sektor jasa.

Lakukan proses pencarian referensi eksternal yang tepat terkait dengan sistem remunerasi agar tidak terjadi demotivasi dan permasalahan produktifitas dalam organisasi. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Mendesain SOP Berbasiskan Pengendalian Resiko

Organisasi sudah sebaiknya memastikan bahwa sistem tata kelola yang dikembangkan tidak hanya dapat mengelola proses yang ada dalam perusahaan. Standar Operating Procedure (SOP) dapat menjadi bagian dari tata kelola dari pengelolaan resiko. Diharapkan dengan menjalankan tata kelola yang tepat, perusahaan dapat mengendalikan resiko dari potensi kemunculannya. Ada baiknya, organisasi mempertimbangkan penggunaan tata keloa yang tepat dengan bantuan referensi eksternal (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Mengimplementasikan Budaya Anti Korupsi dan Fraud di dalam Perusahaan

Konsep dalam pengembangan ISO 37001: 2025 yang terbaru banyak terkait dengan bagaimana pengembangan budaya anti korupsi dijalankan dalam perusahaan. Konsep yang terkait dengan pelaksanaan yang terkait dengan budaya anti korupsi dan fraud tidak mudah untuk diimplementasikan di dalam perusahaan. Lalu bagaimana proses implementasi terkait dengan budaya anti korupsi dan fraud yang dijalankan di dalam perusahaan?

(1) Penjabaran Nilai-Nilai Budaya Anti Korupsi

Perusahaan harus melakukan penetapan atas nilai-nilai yang terkait dengan budaya anti korupsi. Nilai-nilai ini kemudian dijabatkan ke dalam definisi prilaku yang terkait dengan bagaimana prilaku anti korupsi berjalan di dalam organisasi. Penjabaran definisi ini kemudian dikembangkan menjadi kompetensi yang menjadi persyaratan bagaimana suatu konsep anti korupsi dijalankan dalam organisasi.

(2) Penyusunan Program Implementasi

Mengembangkan program dari level pengenalan sampai kepada pengikatan (engagement) antara karyawan dan nilai-nilai yang akan diimplementasikan. Program ini juga mencakup kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait dengan bagaimana proses implementasi akan dijalankan. Pemberian contoh dalam berprilaku dapat dikembangka melalui peranan implementasi.

(3) Pembentukan change of management

Bagaimana change of management berjalan di dalam organisasi. Proses sistematik dan terstruktur harus dilakukan. Dimana perubahan harus dilakukan baik dalam bentuk sistem, prilaku, pembinaan bahkan aturan yang ada dalam organisasi. Lakukan proses kajian atas sistem yang saat ini berjalan untuk melihat apakah perubahan dapat dijalankan dengan maksimal dalam organisasi.

Bagaimana suatu perusahaan mengembangkan budaya anti korupsi yang tepat dalam organisasi? Identifikasi serta pengembangan terkait dengan nilai-nilai yang dijalankan dalam perusahaan harus selalu dipastikan berjalan dengan tepat dalam organisasi. Lakukan proses pencarian referensi eksternal yang tepat terkait dengan pengembangan program implementasi budaya anti korupsi dalam organisasi. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Menjalankan Proses Due Diligence Anti Fraud pada Pemasok Perusahaan

Dalam suatu pelaksanaan sistem manajemen anti korupsi dan anti fraud, perananan pengendalian atas pemasok dijalankan untuk memastikan bahwa pemasok memiliki komitmen dan sistem yang memadai untuk mencegag adanya fraud. Proses analisis yang terkait dengan pemeriksaan ini dijalankan dengan melakukan proses due dilligence yang tepat pada pemasok Anda.

(1) Mempelajari Produk dan Potensi Resiko Fraud atas produk yang dimaksud

Ada pentingnya bagi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan produk yang dihasilkan. Semakin panjang rantai pasokan yang ada maka semakin tinggi resiko atas fraudnya. Hal ini mempertimbangkan pemasok tersebut memiliki kemungkinan besar tidak menjalankan kegiatan produksi atas produknya sendiri. Dengan panjangnya rantai dari pasokan yang dimaksud maka proses penanganan atas produk tersebut tidak dapat dikendalikan dengan baik.

(2) Melakukan Analisis dari Latar Belakang Pemasok

Memastikan bahwa pemasok yang melakukan proses pasokan tersebut memiliki latar belakang bisnis yang beretika baik serta tidak memiliki status yang terkait dengan proses pencucian uang atau penggelapan yang berhubungan dengan bisnis yang terkait dengan tindakan pelanggaran hukum. Pastikan perusahaan selalu menjalin kerjasama dengan pemasok yang terbebas dari proses pencucian uang.

(3) Melakukan Evaluasi Program Anti Penyuapan pada pemasok

Perusahaan melakukan proses evaluasi yang terkait dengan persyaratan atas program yang terkait dengan status anti penyuapan. Tentu saja apabila perusahaan tersebut telah memastikan bahwa program anti penyuapan itu seperti dalam bentuk penerapan ISO 37001 ataupun proses pengendalian internal yang terkait dengan program anti penyuapan itu sendiri. Sehingga memastikan bahwa proses penanganan terkait dengan bagaimana proses pencegahan terkait dengan penanganan penyuapan yang dijalankan pada pemasok.

Pengendalian terkait dengan pengelolaan untuk pencegahan anti korupsi dapat dilakukan oleh perusahaan kepada pemasok. Dimana proses pengendalian dapat dilakukan dengan tepat maka perusahaan dapat memnjalankan program anti penyuapan yang dijalankan dalam organisasi. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Pengelolaan Merk dalam Bisnis Waralaba

Dalam bisnis waralaba, penggunaan merk adalah salah satu kunci penting dalam memastikan sistem waralaba dijalankan. Namun tidak sedikit perusahaan yang bergerak di bidang waralaba abai dalam melakukan proses pengelolaan merk dengan baik. Merk adalah hal penting yang menjadi penjaga bisnis waralaba. Lalu bagaimana proses pengelolaan merk tersebut dijalankan dalam perusahaan waralaba.

(a) Menetapkan definisi lengkap yang terkait dengan merk perusahaan

Merk bukan hanya menjadi identitas antara perusahaan dengan pelanggan, namun juga menjadi identitas pada perusahaan. Definisikan merk secara internal dengan nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam organisasi. Penetapan atas nilai-nilai ini kemudian dijabarkan menjadi suatu nilai yang terkait dengan prilaku serta kompetensi yang ditetapkan di dalam organisasi.

(b) Mengembangkan Prinsip atas Merk kepada Pelanggan

Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan melihat perusahaan sebagai hal penting dan mengikat kepada emosional pelanggan. Khususnya apabila merk yang dikembangkan tersebut terkait langsung dengan hubungan dengan perusahaan dan individu pelanggan. Sehingga kedekatan antara merk perusahaan dan pelanggan dapat terbentuk.

(c) Melakukan program pembinaan dan pelatihan kepada seluruh elemen organisasi

Merk tidak hanya logo yang tersemat dalam seragam ataupun dokumen perusahaan namun juga identitas yang berisi nilai dan budaya perusahaan untuk proses implementasi. Bagaimana proses implementasi itu sendiri dilakukan pada organisasi? Proses implementasi itu dijalankan melalui kegiatan sosialisasi yang terkait dengan nilai-nilai yang ada pada merk tersebut. Selain pelatihan, program pendekatan yang terkait dengan keterikatan atas merk dijalankan di dalam perusahaan. Penjelasan atas batasan prilaku dan pola komunikasi menjadi bagian penting dalam proses peningkatan di organisasi. Hal ini juga termasuk kepada mitra yang turut menjalankan bisnis waralaba.

(d) Menjaga merk dari penyalahgunaan

Merk dari perusahaan harus selalu dilindungi. Diberikan proteksi secara hukum untuk memastikan bahwa merk menjadi properti dari perusahaan. Perlindungan hukum ini dilakukan untuk mencegah merk tersebut digunakan oleh pihak lain. Perusahaan memastikan perlindungan ini dilakukan sesuai dengan prosedur legalitas yang berlaku.

Merk menjadi bagian penting dan nilai jual pada pengelolaan bisnis perusahaan, khususnya pada bisnis waralaba. Perusahaan harus memastikan bagaimana merk terpelihara dengan baik sehingga memberikan nilai jual yang optimal bagi perusahaan dan mitra waralaba. Lakukan proses pencarian referensi eksternal yang tepat untuk menjalankan proses pengelolaan merk perusahaan yang tepat. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Perlukan Perusahaan Menjalankan Audit Supplier?

Bagaimana perusahaan melakukan proses pengendalian atas pemasoknya. Salah satu langkah yang seringkali perusahaan jalankan adalah dengan menjalankan audit supplier. Audit supplier ini dipergunakan sebagai bentuk proses seleksi awal untuk melakukan proses penetapan supplier yang akan melakukan pasokan barang dan jasa. Namun, kegiatan audit supplier ini sendiri pun tidak mudah untuk dilakukan, dimana dalam beberapa hal kegiatan ini juga membutuhkan waktu baik dari sisi perusahaan maupun pemasok.

Apakah perlu perusahaan menjalankan kegiatan audit supplier? Berikut ini terdapat hal penting yang dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan audit supplier.

(1) Kejelasan Rantai Pasokan

Pemasok yang merupakan pengolah pertama atau produksi pertama dari suatu material/ bahan baku adalah lebih baik dibandingkan dengan tangan rantai pasokan berikutnya. Dimana proses pengadaan pasokan tersebut dilakukan evaluasi berdasarkan pada pasokan dari supplier. Apabila kondisi dari pemasok tersebut telah terdeteksi dan teridentifikasi sesuai dengan rantai pasokannya, audit pemasok bisa dijadikan alternatif tanpa menjadi keharusan untuk dijalankan. Berbeda apabila supplier tidak masuk ke dalam rantai pasokan yang jelas, bisa melalui agen/ distributor. Proses audit supplier menjadi hal kritikal untuk dilakukan pada agen/distributor untuk memastikan bahwa supply chain management berjalan dengan efektif.

(2) Tingkat Resiko Pemasok

Perusahaan dapat menetapkan kriteria terkait dengan resiko pemasok. Pemasok dengan kondisi pasokan yang berdampak langsung kepada produk. Apabila tidak memiliki dampak langsung ke produk jadi maka resiko atas pemasok akan menurun. Sedangkan apabila berdampak langsung kepada produk akan memberikan dampak tinggi atas produk, maka resiko pemasok akan semakin meningkat. Tingginya resiko ini perlu diantisipasi dengan berbagai cara, seperti penetapan terkait dengan pengelolaan atas resiko, seperti penetapan klasifikasi jaminan untuk mencegah pemasok yang tidak sesuai, penanganan terkait dengan seleksi yang cukup ketat seperti dengan melakukan audit, serta pengembangan sistem dan mekanisme pemeriksaan atas kedatangan material/barang.

(3) Pengendalian Resiko

Beberapa perusahaan untuk mendapatkan jaminan yang terkait dengan penanganan serta pengendalian resiko dilakukan dengan program pembinaan. Kegiatan atas intervensi perusahaan kepada pemasok harus dijalankan dengan kehati-hatian mengingat pemasok dan perusahaan memiliki fokus bisnis yang berbeda. Pengendalian resiko ini juga harus dipantau secara rutin, periode pemantauan tergantung kepada aspek resiko yang dihitung dalam hubungan antara pemasok dan perusahaan yang dimaksud.

Mempertimbangkan dari kondisi ini, ada baiknya perusahaan mengelola kinerja pemasok dengan tepat. Selain untuk kepentingan perusahaan juga untuk menjaga keberlangsungan usaha dari pemasoknya itu sendiri. Penetapan serta pengelolaan yang optimal ini tidak hanya dijalankan melalui proses singkat namun bersifat terus-menerus dan ditopang dengan sistem yang baik. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)

Memahami Jenis-Jenis Pelatihan yang Diwajibkan pada Sistem Manajemen Keamanan Pangan

Pelaksanaan terkait dengan Sistem Manajemen Keamanan Pangan, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan sistem dan melanjutkan sampai dengan proses sertifikasi dapat dimiliki oleh perusahaan. Untuk mendapatkan sistem yang terimplementasi dengan baik, perusahaan diharapkan menjalankan pelatihan-pelatihan yang menjadi persyaratan wajib dalam Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

Berikut ini adalah beberapa jenis pelatihan yang menjadi pelatihan wajib yang dijalankan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

(1) Pelatihan PRP (Pre Requisite Program)

Jenis pelatihan ini adalah pelatihan yang menjadi dasar dari pelaksanaan yang terkait dengan persyaratan keamanan pangan. Adapun pelatihanPRP yang dijalankan dalam perusahaan adalah pelatihan yang terkait dengan kegiatan kebersihan dan sanitasi (cleaning & santizing), pengendalian hama (pest control), pengendalian atas penanganan bahan kimia, serta proses pengendalian yang terkait dengan kebersihan personal (personal hygiene) serta proses penanganan dan pengendalian yang terkait degan penanganan kontaminasi pada produk, termasuk di dalamnya adalah pengendalian atas benda asing serta pengelolaan allergen.

(2) Pelatihan HACCP

Pelatihan yang terkait dengan sistem persyaratan kemanan pangan, termasuk di dalamnya adalah proses pengendalian terkait dengan keamanan pangan pada alir proses yang dijalankan dalam melakukan penanganan atas produk. Pengendalian atas setiap potensi bahaya yang terdapat setiap tahapan proses. Dimana tahapan proses ini secara detail dianalisis untuk kemudian dievaluasi terkait dengan setiap potensi bahaya yang muncul. Penetapan pengendalian kemudian ditetapkan dalam setiap tahapan yang dimaksud. Pelatihan ini dijalankan sesuai dengan persyaratan Codex, yang terbaru adalah revisi CXC 1969- revisi 2022.

(3) Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Pangan

Pelatihan yang dijalankan oleh perusahaan yang akan menjalankan proses sertifikasi keamanan pangan. Adapun jenis pelatihan yang dijalankan adalah pelatihan ISO 22000, BRCGS, IFS ataupun FSSC. Pemilihan terhadap jenis pelatihan ditetapkan sesuai dengan jenis sertifikasi yang dipilih oleh perusahaan.

(4) Pengendalian CCP dan OPRP

Jenis pelatihan teknis pada personel yang bertanggung jawab terhadap tahapan proses yang dimana terdapat titik CCP atau OPRP. Pelatihan ini bersifat teknis operasional yang dimana dijalankan di lapangan. Personel yang mendapatkan pelatihan ini bertanggung jawab secara langsung dalam pengelolaan CCP/OPRP di lapangan.

(5) Pemahaman Spesifikasi

Persyaratan spesifikasi selain terkait dengan kualitas juga sangat terkait dengan keamanan pangan. Keamanan pangan menjadi salah satu parameter spesifikasi yang harus termuat selain kualitas. Informasi sebagai kandungan mikrobiologi, kandungan logam berat, allergen serta aspek kontaminasi lainnya. Setiap personel yang melakukan penanganan produk serta proses dipastikan harus memahami spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Pelatihan atas spesifikasi ini sangat penting untuk menjaga konsistensi yang terkait dengan deskripsi dari spesifikasi yang dimaksud.

Demikian pelatihan-pelatihan yang sangat diperlukan oleh perusahan untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan pangan dijalankan dengan tepat dalam organisasi. Lakukan proses pencarian referensi eksternal yang tepat untuk dapat meningkatkan tahapan implementasi keamanan pangan dalam perusahaan. (amarylliap@gmail.com, 08129369926)