Apabila Anda berada dalam posisi pelaku SDM, baik itu sebagai staff personalia, HR Manager ataupun Direktur Umum, tentu akan mengalami masa-masa yang sulit setiap kali akan melakukan proses penyusunan peraturan perusahaan.  Tekanan yang kuat dari pihak manajemen perusahaan yang berhubungan dengan kebutuhan efisiensi dan optimalisasi dari output produktivitas tentuk akan mengalami benturan yang hebat dengan sisi lain, dimana adanya aspek humanisme yang ada pada personel karyawan itu sendiri.  Untuk menyusun suatu peraturan perusahaan yang efektif, individu pelaku HR itu sendiri dapat menerapkan langkah-langkah sebagai berikut.

Langkah Pertama:  Mempelajari Peraturan Perundang-undangan

Ini adalah langkah dasar yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam proses penyusunan peraturan perusahaan.  Pelajari dan pahami konsep logika dari peraturan itu sendiri.  Pemahaman yang hanya pada bagian kulit-kulitnya saja, dapat menyebabkan pihak HRD atau manajemen tidak memahami konsep dari peraturan itu sendiri.  Pelajari isinya dan apa akibatnya dari peraturan itu sendiri, ada baiknya juga mulai melakukan proses pemahaman terhadap struktur dan skema peraturan perundang-undangan itu sendiri.  Mana konsep peraturan perundang-undangan yang paling tinggi stratanya dalam aturan dan konsekuensinya dan ada baiknya dilakukan proses pemastian detail terhadap konsep peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan itu sendiri.

Langkah Kedua:  Mempelajari Konsekuensi Bisnis dari Peraturan Perusahaan itu sendiri

Apabila memang sebelumnya, sudah terdapat peraturan perusahaan yang lama, maka lakukan pengkajian terhadap konsep pemahaman karyawan terhadap peraturan perusahaan yang sudah dijalankan sebelumnya.  Tidak ada salahnya untuk melakukan proses survey secara kecil-kecilan untuk melihat bagaimana persepsi karyawan terkait dengan pemahaman peraturan perusahaan yang dimaksud.  Lakukan pengamatan juga terhadap metode sosialisasi yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri.

Ada baiknya pada saat proses penyusunan dipastikan adanya keselarasan dengan posisi strategi pengembangan bisnis perusahaan.

Langkah Ketiga: Memahami Hak dan Kewajiban Secara Tepat

Satu hal yang pasti, penyusunan peraturan perusahaan bukanlah suatu bentuk strategi politis yang digunakan untuk satu pihak saja.  Ada baiknya pada proses penyusunan pihak perusahaan mempertimbangkan arti dan definisi hak dan kewajiban secara tepat begitupula sebaliknya dengan pihak tenaga kerja.  Sehingga tidak terjadi masalah ataupun konflik yang berhubungan dengan proses penyusunan peraturan tersebut.

Langkah Keempat: Lakukan Analisis Data

Perhatikan status dan kondisi dimana terjadi potensi kasus ataupun penyimpangan terhadap konsistensi kebijakan dan pelajari dampaknya.  Penetapan peraturan harus memperhatikan bahwa konsistensi kebijakan tetap dijalankan.  Penyimpangan yang terkait dengan kebijakan dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pasal ataupun aturan yang ada dalam peraturan.  Lakukan komunikasi yang tepat mengenai pengecualian yang muncul.

Langkah Kelima: Perhatikan Redaksional dari Peraturan

Penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menjadi masalah dalam proses penyusunan peraturan perusahaan.  Gunakan bahasa yang tepat sasaran dan tidak memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda dari peraturan yang ada tersebut.

Hal yang terpenting dalam penyusunan peraturan adalah pemikiran terhadap efek jangka panjang dari peraturan tersebut untuk kepentingan perusahaan dan karyawan.  Peraturan diciptakan untuk memberikan definisi pembatasan ruang gerak namun lebih kepada prinsip keadilan yang berguna meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja.  (amarylliap@yahoo.com, 08129369926)